FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Mengapa UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Dibutuhkan ?

Meskipun secara eksplisit hak-hak konsumen belum diatur konstitusi, namun terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengakomodir hak-hak konsumen, yaitu :

1)   Pasal 28 H Ayat (1) : Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin, Bertempat Tinggal, Dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperolah Pelayanan Kesehatan;

2)   Pasal 31 Ayat (1) : Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan ; (2) Setiap Warga Negara Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar Dan Pemerintah Wajib Membiayainya;

3)   Pasal 34 Ayat (3): Negara Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak;

UU Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detil dari hak asasi manusia. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen, sehingga ada kepastian hukum baik bagi pelaku usaha agar tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab, maupun bagi konsumen, yang merupakan pengakuan harkat dan martabatnya.

Isi dari Undang Undang perlindungan Konsumen (UUPK) selain asas dan tujuan serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dari segi materi hukum, secara umum UUPK mengatur sekaligus hukum acara/formil dan hukum materiil. Kemudian UUPK juga mengatur kelembagaan perlindungan konsumen tingkat pusat dalam bentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), maupun di daerah dalam bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), juga tentang penyelesaian sengketa konsumen dan ketentuan pidananya.